Pengertian hukum pidana

Pengertian hukum pidana – Belum lama ini publik digegerkan dengan terjaringnya Ketum PPP Romahurmuziy, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Teranyar nama Menteri Agama Lukman Hakim ikut terseret setelah KPK melakukan pengembangan terhadap kasus suap yang membelit romi. Seringkali dalam menonton berita seperti ini terdengar kata terpidana korupsi, kata pidana maupun hukum pidana bagi orang awam seperti saya, mungkin hanya sebuah kata yang terhubung dengan suatu tindak kejahatan.

Tetapi belum mengetahui betul apa sebenarnya pengertian hukum pidana. Maka dari itu saya mencoba untuk meringkaskan tentang pengertian hukum pidana dari beberapa sumber .

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan ius poenale dan ius puniend.

Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif, hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : “perbuatan yang memenuhi syarat tertentu”, dan “pidana”.

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal :”perbuatan jahat ( perbuatan yang dilarang) dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut “.

Sedangkan ius puniendi,  atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :

  1. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara/ alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
  2. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana , menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana

Sementara itu Hazewinkle-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya hukum pidana tersebut meliputi :

  1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
  2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana ataudengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar atran-aturan tersebut,
  3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu

Demikian pula menurut Muljanto mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
  2. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar laranga tersebut

Oleh Muljanto pengertian tersebut dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang a dan b, serta hukum pidana formil (hukum acara pidana ) untuk peratura yang mengenai poin c.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *